Pemerintah & DPR Amputasi Kewenangan KPK

27 06 2011

SURABAYA, RIMANEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berjuang menghadapi rongrongan pemerintah dan DPR yang dinilai membatasi kinerjanya sebagai lembaga pemberangus koruptor. Kemarin, komisi meminta publik mendukung langkahnya mempertahankan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK yang selama ini mengatur kewenangan lembaga super body tersebut.

Secara blak-blakan Ketua KPK Busyro Muqoddas curhat terkait upaya pemerintah dan DPR tersebut kepada wartawan. Dia mengakui, kaget setelah mendapatkan surat yang diteken Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso tentang masuknya UU KPK dalam prioritas program legislasi nasional (prolegnas) 2011. “Ini seperti moral shock bagi kami,” ucap Busyro dalam diskusi, Rabu (20/4).

Dia mengungkapkan, sejumlah pasal penting yang diatur dalam undang-undang tersebut akan dikaji ulang. Pasal-pasal tersebut menyangkut kinerja komisi selama ini. “Di antaranya, pasal penuntutan oleh KPK (yang akan) dihilangkan,” ucapnya.

Busyro menerangkan, dalam draf RUU KPK yang disusun pemerintah dan DPR tersebut, tidak memiliki landasan akademik yang cukup untuk mengevaluasi pasal tersebut. “Mereka (pemerintah dan DPR) seharusnya berangkat dari kajian di kampus secara mendalam dan survei. Benarkah (ada aspirasi yang menyebutkan) pasal itu tidak efektif,” katanya.

Upaya memangkas kewenangan menuntut tersebut juga tak berlandaskan moral hukum yang kuat. “Benarkah cara begini yang dikehendaki pemerintah,” kata alumnus Universitas Islam Indonesia (UII) Jogja tersebut. Karena itu, Busyro menegaskan, RUU KPK tersebut cacat. “Secara demokratis juga tak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Dia menilai RUU juga datang begitu tiba-tiba. Menurut Busyro, jika pengebirian ala pemerintah dan DPR melalui penyusunan RUU baru tersebut lolos, praktis KPK akan mandul. KPK nantinya tidak berbeda dengan kepolisian atau kejaksaan. Berdasar pasal 12 UU No 30 Tahun 2002, KPK tinggal memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan saja. Di mana kewenangan itu tak beda jauh dengan lembaga penegak hukum lain seperti polisi dan kejaksaan.

Selain itu, kata Busyro, kerja keras KPK menyidik kasus korupsi dengan mudah dapat dimentahkan, jika berkas perkara harus dilimpahkan ke kejaksaan. Sebab, berkas penyidikan tersebut dengan sendirinya tersaring oleh proses penuntutan di kejaksaan. Mudah saja, kejaksaan bisa menerbitkan alasan ini dan itu. Yang penting perkara tak sampai ke pengadilan.

Dalam melakukan penyelidikan, KPK sebenarnya memiliki kewenangan menyadap dan merekam pembicaraan. Di tahun lalu, pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi juga pernah mengutak-atiknya dengan berencana mengeluarkan rancangan peraturan pemerintah. Desakan publik yang kuat, membikin pemerintah berpikir dua kali menyangkut rencana itu.

Busyro juga menolak keras isi RUU yang menyebutkan bahwa kasus korupsi yang nilainya di bawah Rp 25 juta, tidak akan diusut. Wacana usulan pemerintah itu akan mengakibatkan korupsi makin endemik di tingkat bawah. “Dengan alasan itu orang dengan mudah korup,” ucapnya.

Busyro berharap, kewenangan KPK sebagaimana yang diatur dalam UU KPK tersebut tetap dipertahankan. “Tidak ada persoalan dengan undang-undang itu. Kewenangan yang diatur sudah cukup,” ucapnya.

Karena itu, dia berharap eksistensi undang-undang tersebut dipertahankan. Dia juga mendesak, kewenangan KPK sebaiknya ditambah melalui penyusunan RUU tersebut. Misalnya, menyangkut Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Laporan kekayaan pejabat yang meragukan bisa ditindaklanjuti dengan penyelidikan. “Kami juga meminta pasal gratifikasi makin diperjelas,” tambahnya.

Pasal-pasal lain yang harus ditambahkan, terang Busyro, menyangkut hukuman sosial bagi para koruptor. Untuk penjeraan, saban pekan, koruptor diberikan seragam dan diminta bekerja sosial. “Dengan baju tahanan korupsi mereka diperintahkan menyapu jalan. Ini akan menyadarkan mereka bahwa selama ini adalah sosok tak bersih,” ucapnya.

Busyro kemarin juga membahas soal ancaman politik lain menyangkut eksistensi KPK. Yakni, pascaditerbitkannya undang-undang politik yang membolehkan parpol menerima aliran dana dari para pengusaha. “Kami yakin bahwa parpol ke depan akan tunduk kepada kepentingan itu,” katanya.

Hal tersebut, kata Busyro juga akan berimbas kepada proses penegakan hukum yang membuntut pada kepentingan elit-elit parpol tersebut. Dalam melayangkan protesnya tersebut Busyro mengaku sudah memikirkan resikonya. Dia juga tidak takut bilamana nasibnya tak mujur sebagaimana pendahulunya Antasari Azhar.

“Dalam rapat pimpinan kami tak terlintas pikiran itu. Sama sekali tidak relevan. Bismillah, kami yakin dengan sikap ini,” tandas mantan ketua KY itu


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: